Select Menu

Best Of the week

Powered by Blogger.

Design

Technology

Circle Gallery

Batuaji

Tanjung Uncang

Tips dan Trick Invest

Type 36

» » » Sejak Tahun 2015 - 2016 Kota Batam Bukan Tempat Investasi Property yang Relevan lagi.








Property Batam 321.info


Sejak Tahun 2015 hingga 2016 kini sudah tercatat lebih dari 100 buah perusahaan tutup dan bangkrut dikota batam.menyebabkan jutaan buruh di PHK secara masal.disamping itu juga harga property dibatam terbilang semakin tinggi dan sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat yang berstatus Buruh. angsuran perbulan harga satu unit rumah saja sudah melebih diatas 3jutaan sedangkan untuk salary karyawan cuma berkisar antara 3,5juta - 4juta.


Disamping itu juga Pihak Developer Menaikan harga property (Rumah,ruko dan tanah) tidak secara signifikan.ini dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak Pemerintah terutama kementrian perdaganan dan juga otoritas jasa Keuangan (OJK),tidak seimbangnya harga property banyak disesalkan masyarakat kota Batam.



Pemerintah Kota Batam Seharusnya Tegas dalam mengawasi tindak tanduk Sebuah Perusahaan Developer dan Contracktor dibatam. juga Kurangnya perlindungan Pemerintah Terhadap konsumen khususnya konsumen Properti dikota Batam.Membuat Developer property dikota Batam bertindak semena-mena.


Jika ada kondumen property yang merasa dirugikan baik mengenai Legalitas ataupun Promosi,Pihak konsumen kini bisa melakukan pengaduan kepemrintah pusat langsung.

Undang-Undang Perlindungan konsumen Tertera dibawah ini:

Silahkan Kunjungi link : http://siapik.pom.go.id/apps/files/aturan/2015/9/20150917_103213_aturan.pdf

Isinya antara Lain:








DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 Dalam undang­-undang ini yang dimaksud dengan :

 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Halaman 2 UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

 7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

 8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat­syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.


Bagi Konsumen yang telah Merasa dirugikan oleh Pihak Developer Terkait silahkan Laporkan dan tindak tegas Sesuai dengan Hukum Undang - Undang Yang Berlaku.




Sumber :  http://siapik.pom.go.id/apps/files/aturan/2015/9/20150917_103213_aturan.pdf

About Hairul Fatoni

Terima kasih sudah berkunjung disitus Property 321,situs property online terkini dikota batam.Semoga dengan adanya situs sederhana ini cukup membantu teman-teman diluar batam untuk berinvestasi dikota Batam. Salam Property salam Sukses
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post
Comments
0 Comments

No comments

Leave a Reply

Untuk Info lebih lanjut silahkan tinggalkan pesan dan alamat email anda disini atau bisa juga Menghubungi kontak telepon Kami di : 0819-9083-1338 | 0852-6369-9622